Depok-Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) menggagas model pemeringkatan UMKM guna memperoleh penjaminan dan kredit perbankan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada 15-16 Desember 2023. FGD tersebut menghadirkan berbagai praktisi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga penjaminan, dan pelaku UMKM. Selain itu, pembahasan mengenai pentingnya model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM, tantangan yang dihadapi, dan solusi dan tindak lanjut yang dapat diimplementasikan turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM merupakan salah satu upaya peningkatan akses pembiayaan UMKM. Model tersebut dapat digunakan lembaga penjaminan dan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit UMKM. Hal tersebut disebabkan karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Merujuk pada data yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 2023, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,2%.
Dede Suryanto, S.Sos., M.Si., salah satu dosen dan peneliti program studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi UI, menyampaikan bahwa akses pembiayaan UMKM masih belum merata hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurangnya literasi keuangan dan pemahaman UMKM tentang produk pembiayaan, persyaratan kredit yang ketat dari perbankan, serta rendahnya nilai agunan yang dimiliki UMKM. “Model aplikasi pemeringkatan UMKM dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan akses permodalan bagi UMKM dan dapat membantu lembaga penjaminan untuk menilai kelayakan penjaminan kredit UMKM secara lebih objektif dan transparan,” ujar Dede.
FGD tersebut juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM. Tantangan tersebut antara lain ketersediaan data UMKM yang berkualitas, keahlian dalam analisis data dan regulasi yang mendukung, khususnya terkait kelembagaan pemeringkat yang harus berizin OJK.
(Foto: Kegiatan FGD yang dilakukan peneliti UI praktisi dari OJK lembaga penjaminan dan pelaku UMKM)
Di samping itu, berbagai faktor yang dapat digunakan dalam model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM adalah profil usaha UMKM, seperti jenis usaha, omzet, dan profitabilitas; kemampuan keuangan UMKM, seperti kondisi keuangan, arus kas, dan utang; serta kualitas manajemen UMKM, seperti pengalaman dan keterampilan pengelola usaha.
Selain faktor-faktor tersebut, model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM juga mempertimbangkan faktor lain yang cukup penting, yaitu aspek personality atau karakter pelaku UMKM yang diukur melalui tes psikometri. Model tersebut juga dilengkapi dengan catatan historis kredit melalui SLIK dan hasil scoring lainnya. Diding S. Anwar, pakar penjaminan kredit Indonesia yang juga merupakan Ketua Bidang Penjaminan Risk Governance Center Fakultas Ilmu Administrasi UI, mengatakan bahwa model pemeringkatan tersebut memiliki parameter yang cukup komprehensif. Sehingga, model tersebut diharapkan memiliki akurasi yang lebih sesuai dengan profil risiko UMKM. Diding berharap aplikasi tersebut juga dapat mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas penjaminan kredit, baik yang bersifat cash loan maupun non-cash loan.
Berdasarkan hasil FGD, terdapat beberapa poin penting untuk mendukung pengembangan model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM, yaitu perguruan tinggi perlu menyusun roadmap pengembangan aplikasi pemeringkatan UMKM dengan beberapa catatan penting, seperti model harus mengakomodir semua kondisi dan kebutuhan skema pembiayaan pelaku UMKM, baik bentuk perorangan (mikro atau ultra mikro) maupun UMKM, yang telah memiliki badan usaha. Kemudian, membentuk kelembagaan yang tepat mengacu pada POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan dan perlunya menggalang kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, seperti lembaga penjaminan, perbankan, asosiasi UMKM, dan kementerian atau lembaga pemerintahan terkait.
